Tuesday, August 14, 2018

Keluarga dan Upaya Penguatan Basis Pendidikan Anak


Keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak (Hasbi Wahy, 2012: 245). Melalui  lingkungan keluarga, maka akan tercipta pembentukan kepribadian yang harmonis. Ini dibuktikan di awal masa pertumbuhan seorang anak yang lebih banyak dihabiskan di dalam lingkungan keluarga. Disinilah mereka mengalami proses pendidikan yang pertama dan utama. Maka, segala perilaku keluarga, terutama kedua orang tua, baik lisan dan perbuatan, maupun yang bersifat pengajaran, keteladanan dan kebiasaan sosial lainnya, akan mempengaruhi pola perkembangan perilaku anak selanjutnya. Oleh karena itu, orang tua disini dituntut harus mampu menanamkan pendidikan yang baik dan benar kepada anak sejak usia dini. Dengan harapan, akan tercipta atau berkembang perilaku si anak yang mencerminkan kepribadian yang luhur, bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, keluarga juga masyarakat dan bangsanya.
Menurut Fuad Ihsan (1997:94) orang tua memiliki rangkaian tanggung jawab atas pendidikan  anak-anaknya, diantaranya: pertama, menjaga dan membesarkan anak-anak; kedua, memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan; ketiga, memberikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka kelak; dan keempat, memberikan pendidikan agama kepada anak sesuai dengan tuntunan Allah dalam rangka mencapai tujuan akhir hidup muslim yang bahagia (bahagia di dunia dan akhirat). Guna merealisasikan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka diperlukan upaya strategis, antara lain: pertama, perlunya kesadaran dan tanggung jawab orang tua atas pendidikan dan pembinaan anak secara kontiniu; kedua, perlu adanya pembekalan bagi orang tua mengenai bagaimana cara mendidik anak; dan ketiga, orang tua perlu ditingkatkan ilmu dan  keterampilannya sebagai pendidik pertama  dan utama bagi anak-anaknya, dengan cara belajar terus menerus.
Tantangan dalam Mendidik Anak
Upaya pelaksanaan pendidikan anak yang Islami dan berkualitas, maka tidak akan terhindar dari berbagai rintangan dan tantangan yang akan dihadapi. Namun, semua tantangan tersebut, sudah sepantasnya tidak menjadi suatu halangan untuk mendidik anak-anak secara Islami. Melainkan harus mampu dimaknai sebagai hiasan dalam perjuangan, sehingga melahirkan dorongan untuk lebih serius dan mencari berbagai cara yang tepat dalam mendidik anak-anak. Bila ingin memetakan tantangan dalam pendidikan anak, maka kita dapat membaginya kepada dua tantangan, yaitu tantangan yang berasal dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern). (Yanuar Jatnika, 2018.   https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=4710).
Kedua tantangan ini saling mempengaruhi dalam upaya pendidikan anak. Sumber tantangan intern yang utama adalah orang tua si anak itu sendiri.  Banyak orang tua yang kurang bahan dan tidak memahami bagaimana cara  mendidik anak. Keadaan akan bertambah rumit bila keharmonisan rumah tangga terganggu. Padahal anak membutuhkan tempat berlindung yang aman bagi  perkembangan fisik, jiwa dan pemikirannya. Tantangan lain bisa berasal dari anggota keluarga. Orang tua mungkin  sudah berusaha mendidik anak dengan sebaik-baiknya, namun intervensi dari anggota keluarga bisa merusak suasana. Kasus yang umum terjadi adalah sikap kakek dan nenek yang selalu memanjakan si anak. Akibatnya anak menjadi lebih  dekat kepada kakek dan nenek, dan menganggap orang tuanya terlalu membatasi dirinya. Demikian juga halnya antara ayah dan ibu. Sering terjadi ketika seorang ayah menegur si anak karena melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, maka ibu tampil sebagai pembela, atau sebaliknya, akibatnya si anak merasa mendapat pembelaan dan dukungan, sehingga anak merasa mendapat “pengesahan” untuk  mengulangi perbuatannya.
Tantangan ekstern lebih luas lagi cakupannya. Berbagai informasi akan mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai sisi. Tantangan pertama bersumber dari lingkungan masyarakat. Interaksi anak dengan lingkungannya  tidak dapat dielakkan, anak membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya yang  dapat diajak berbicara. Sedikit banyak, informasi yang diterimanya akan terekam. Lingkungan rumah yang jauh dari nilai-nilai Islam bisa melunturkan pendidikan yang ditanamkan di rumah. Kita sebagai orang tua mungkin pernah terkejut ketika melihat anak-anak kita mulai menyukai gawai (game online) dengan gawai atau HP kita. Lalu, setelah diselidiki ternyata anak tersebut meniru game online yang dimainkan oleh teman sebayanya. Proses penyerapan informasi ini sering dialami oleh anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Mereka cepat sekali meniru berbagai hal baik yang mereka lihat, maupun yang  didengarnya.
Lingkungan sekolah bisa menjadi sumber tantangan kedua. Bagaimanapun guru-guru di sekolah tidak akan mampu mengawasi anak didiknya setiap saat. Interaksi anak dengan teman-temannya di sekolah yang memiliki perilaku yang bervariasi, apabila tidak dipantau dengan baik oleh guru sebagai penanggung jawab pendidikan sekolah, bisa berdampak negatif. Perkelahian pelajar adalah salah satu contoh ekses dari dampak negatif tersebut. Tantangan ekstern selanjutnya adalah yang berasal dari media massa. Media  massa menjadi sumber tantangan yang sangat sulit diantisipasi. Informasi yang dilemparkan media
massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki daya tarik yang kuat. Apabila tidak ada pengarahan dari orang tua, anak akan menyerap semua informasi tanpa terkendali. Tidak ada lagi batasan umur penonton untuk setiap acara yang ditayangkan televisi.
Akibatnya, ragam tanyangan itu dengan mudah dapat dikonsumsi oleh semua golongan umur. Ditambah lagi perkembangan teknologi, dan media gawai yang boleh dikatakan hampir semua anak memilikinya. Bahkan hanya, dengan modal 25 ribu mereka bisa membeli paket data dan bisa membuka berbagai situs di dunia maya, baik positif maupun yang negatif. Kedua bentuk tantangan ini (dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern)) memberikan ilustrasi betapa usaha-usaha mendidik anak secara Islami tidaklah mudah. Namun demikian, bukan berarti tidak ada jalan keluarnya, semuanya sangat tergantung pada kepedulian dan kemauan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar berakhlaq sesuai dengan nilai-nilai Islami
Peletakan Pondasi Keagamaan
Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar hidup beragama. Untuk membangun kesadaran beragama tersebut, maka anak-anak sejak kecil harus sudah dibiasakan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, seperti shalat, ikut ke mesjid, menonton acara-acara keagamaan, mendengar lagu-lagu Islami, dan lain-lain. Hasbi Ash-Shiddiqiy mengatakan, bahwa tugas-tugas keagamaan dipupuk terus menerus sampai anak mencapai umur dewasa, sehingga dengan demikian perasaan keagamaan dalam jiwanya benar-benar mendarah daging. Dalam rangka peletakan dasar-dasar keagamaan pada anak, maka perilaku orang tua yang baik, rajin beribadat, rajin ke mesjid, rukun dalam kehidupan rumah tangga, adil dalam membagi kasih sayang antara sesama anak, suka menolong orang lain, setia kepada kawan dan sebagainya, hendaknya rutin dilaksankan atau terus menerus sehingga menjadi contoh teladan yang dapat ditiru dan diamalkan oleh anak sepanjang hidupnya.
Simpulan
Sebagai institusi pertama tempat berlangsungnya proses pendidikan anak, maka orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga harus benar-benar dapat menyikapi kenyataan ini dengan mengkondisikan lingkungan keluarga dengan suasana pendidikan. Pengkondisian ini dilaksanakan melalui pengajaran, pembiasaan dan keteladanan. Dengan adanya pengkondisian ini, diharapkan nantinya anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil yang berguna bagi dirinya sendiri, agamanya, keluarganya dan masyarakatnya, sehingga dia akan menjadi generasi penerus yang berakhlaqul karimah. #Sahabatkeluarga

Referensi
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga., 2018. Pedoman Lomba Blog Pendidikan Keluarga. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.
Ihsan, Fuad., 2003. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Jantika, Yanuar., 2018. Ciptakan Rumah yang Bikin Anak Betah. Diakses   https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=4710. Tanggal 7- April-2018.
Muzhahiri, Husain., 2003. Pintar Mendidik Anak. Jakarta: Lentera Basritama, 2003
Wahy, Hasbi. 2012. “Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama” Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XII, No. 2, (Februari 2012):245-258.

Saturday, June 23, 2018

Menyempurnakan Rebranding Koperasi bagi Generasi Milenial


Harus diakui, suka atau tidak suka, nama, makna, dan peran koperasi dalam kancah perekonomian nasional, belum terlalu popular khususnya di kalangan kaum milenial atau mereka yang lahir pada  kurun akhir 1980-2000an. Sampai-sampai, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa generasi milenial usia 15-34 tahun yang jumlahnya bisa mencapai 60% dari total penduduk Indonesia, tidak paham dan tidak tertarik pada koperasi. Tentu saja, fenomena dan fakta ini menggelitik Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.
Untuk maksud itu, mantan Wakil Gubernur Bali dan Walikota Denpasar itu pun menggelontorkan program strategis bertajuk Re-Branding Koperasi. Tujuan Re-Branding ini agar generasi muda tahu, paham, dan tertarik berkoperasi. Namun, Puspayoga mengakui, tidak bisa begitu saja mengajak mahasiswa dan generasi milenial lainnya untuk mengenal koperasi dengan cara ceramah, seminar, atau pun workshop. Karena itu, pihak Kemenkop dan UKM sedang merancang cara yang jitu dan tepat, agar Re-Branding koperasi bisa berhasil.
Mengenal Generasi Milenial
Generasi Millennial adalah terminologi generasi yang saat ini banyak diperbincangkan di berbagai bidang, apa dan siapa gerangan generasi millennial itu? Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis (cohort) setelah Generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir diantara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi millennial. Jadi bisa dikatakan generasi millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 – 34 tahun.
Di luar negeri, studi tentang generasi millenial sudah banyak dilakukan, khususnya di Amerika, diantaranya studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 2011 dengan mengambil tema American Millennials: Deciphering the Enigma Generation. Sementara, di Indonesia studi dan kajian tentang generasi millennial belum banyak dilakukan, padahal secara jumlah populasi penduduk Indonesia yang berusia antara 15-34 tahun saat ini sangat besar. Dibanding generasi sebelum, generasi millennial memang unik.
Hasil riset yang dirilis oleh Pew Researh Center misalnya secara gamblang menjelaskan keunikan generasi millennial dibanding generasi-generasi sebelumnya. Diantara yang mencolok dari generasi millennial ini dibanding generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi (internet), entertainment/hiburan, dan budaya pop/musik. Dalam konteks Indonesia hal yang sama juga terjadi, hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center tahun 2014 menunjukkan Generasi yang lebih muda, 15 – 24 tahun lebih menyukai topik pembicaraan yang terkait musik/film, olahraga, dan teknologi.
Sementara generasi yang berusia 25 – 34 tahun lebih variatif dalam menyukai topik yang mereka perbincangkan, termasuk didalamnya sosial politik, ekonomi, dan keagamaan.  Konsumsi internet penduduk kelompok usia 15 – 34 tahun juga jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok penduduk yang usianya lebih tua. Selain itu, wirausaha juga sudah menjadi alternatif kalangan muda dalam berkarya, start-up bisnis bermunculan di berbagai kota. Begitu lulus mereka tidak lagi berburu lowongan pekerjaan, tapi berupaya mencari peluang bisnis dan menjadikan peluang bisnis itu sebagai pintu masuk ke dunia wirausaha. Terkait dengan gaya hidup, mereka memiliki cara tersendiri untuk meluapkan ekspresi mereka, dunia hidup mereka tidak bisa lepas dari hiburan dan teknologi terutama internet.
Koperasi Menyesuiakan Diri  
Generasi milenial ini menjadi generasi yang digadang-gadang menjadi bagian penting dalam perkembangan negara Indonesia. Apalagi jika melihat pada prediksi periode bonus demografi yang pada tahun 2020 s/d 2030, usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non-produktif. Namun apakah koperasi sadar akan hal ini? Bisa dikatakan saat ini koperasi merupakan barang antik yang perlu dikenalkan ke generasi milenial. Mengingat koperasi saat ini sudah berusia 70 tahun, perlu adanya pembaruan brand dari koperasi agar kembali dikenal oleh generasi tersebut.
Dimulai dari adanya keinginan koperasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan era yang dihadapi. Era dimana teknologi dan informasi menjadi komiditi utama dalam pergerakan ekonomi global. Sudah seharusnya koperasi mengembalikan kejayaannya yang pernah ada pada jaman orde baru, dimana koperasi menjadi poros dalam setiap kegiatan ekonomi di perkantoran pemerintah, di setiap desa, bahkan di setiap sekolah. Generasi milenial yang kini terbiasa dengan kecepatan arus informasi menjadi alasan mengapa koperasi perlu berbenah diri, terutama dalam mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan koperasi.
Menyempurnakan Rebranding Koperasi bagi Generasi Milenial
Koperasi yang kini hanya dijadikan pelengkap buku pelajaran perlu diubah menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Terutama dimulai dari sekolah dan perguruan tinggi dimana koperasi perlu menyatukan dirinya ke dalam budaya dan lingkungan generasi milenial. Kebiasaan dari generasi milenial ini perlu dipelajari dan disesuaikan sehingga koperasi bukan lagi menjadi barang yang jadul. Koperasi juga harus mampu bermain dalam gelombang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memberikan added value yang dibutuhkan oleh anak-anak muda saat ini.
Budaya generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga bisa menjadi peluang untuk rebranding koperasi. Acara yang sekedar ngumpul bisa ditambahkan nilainya jika membuat koperasi. Selain menambah keeratan hubungan antar sesama (anggota), kumpulan ini menjadi legal dan bisa dikembangkan untuk usaha yang produktif. Maka tepat jika membuat koperasi bak menyelam sambil minum air.  Untuk itu rebranding koperasi menjadi bagian penting yang harus dilakukan sehingga koperasi tetap hidup dalam pusaran generasi milenial.
Disamping itu, ada dua hal lain yang penting dilakukan dalam rangka menyempurnakan rebranding koperasi bagi generasi milenial, yaitu: pertama, selama ini sudah ada beberapa koperasi sisiwa, atau koperasi mahasiswa (Kopma) atau koperasi organisasi kepemudaan, namun untuk menyempurnakan rebranding koperasi bagi generasi milenial diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan perlindungan dan perhatian kepada kopasi siswa, Kopma, dan koperasi organisasi kepemudaan, ketika ada kebijakan yang berpotensi kurang baik terhadap perkembangan mereka. Karena, sering terjadi masalah kebijakan dari instansi sekolah, kampus dan oranisasi kepemudaan sebagian besar cenderung memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemajuan koperasi tersebut.
 Kedua, Kemenkop dan UKM telah menggulirkan konsep rebranding koperasi bagi generasi milenial. Ini upaya bagus untuk merehabilitasi kembali gerakan koperasi agar tidak ditinggalkan anak-anak muda. Untuk mengakomodir hal ini maka perlu langkah perbaikan regulasi. Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 sudah tidak memadai untuk memberikan stimulasi daya tarik bagi pengembangan koperasi bagi generasi milenial di Tanah Air. Contoh paling kongkrit adalah mengenai keanggotaan koperasi.
Menurut UU untuk mendirikan koperasi itu diperlukan 20 orang sebagai syarat awal. Akibatnya, anak-anak muda yang mau memulai bisnis menggunakan jalur koperasi tidak muncul. Mereka yang sudah aktif di Koperasi Mahasiswa (Kopma) waktu masih kuliah juga pada akhirnya tidak mau mengembangkan koperasi karena hambatan ini. Padahal, di luar negeri untuk mendirikan bisnis koperasi itu hanya perlu 2 orang saja. Ini juga diatur dalam International Co-operative Law Guidance. Maka idealnya dalam RUU koperasi yang sedang dibahas di parlemen harus mengakomodir hal ini. Semoga.

Monday, April 23, 2018

Keterhubungan Konsep Hukum Merek dan Hukum Nama Domain dalam Rangka Perlindungan



Abstract

Contribution of globalization era in Information and Communication Technology (ICT) for the society is very big, especially in business world and commerce. However, on the other hand these advances are often followed by conflicts, one of which is the problem of domain names and brands. This paper, would like to examine the connection between the concept of brand law and the law of domain names in the framework of protection. From the results of the study that the authors do, found the connectivity of the concept of brand law and the law of domain names in the framework of protection can be done in two ways: first, done based on legal substance, legal structure and legal culture; and secondly, through the implementation of the principles of law, namely: the principle of nemo plus, droit de suit, good faith, equality principles, and principles of use.

Keywords: Brand Law, Domain Name, Legal Principles, Legal Substance, Protection,

Abstrak

Kontribusi era globalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kalangan masyarakat sangat besar, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun, disisi lain kemajuan tersebut sering diikuti dengan konflik, salah satunya adalah masalah nama domain dan merek. Tulisan ini, ingin mengkaji mengenai keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan. Dari hasil kajian yang penulis lakukan, ditemukan keterhubungan konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, dilakukan berdasarkan subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya; dan kedua, dilakukan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip nemo plus, droit de suit, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.

Kata Kunci: Hukum Merek, Nama Domain, Perlindungan, Prinsip Hukum, Subtansi Hukum


I.       Pendahuluan
A.    Latar Belakang Masalah
Kemajuan era globalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan informasi. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan Triple T (Transportation, Telecomunication and Tourism) yang terus melaju pesat dan telah menghilangkan batas-batas antar wilayah (borderless area). Maka, kejadian di suatu wilayah dapat diketahui diwilayah lain, hanya dalam hitungan detik (Sujatno Adi, 2009:23).
Era TIK juga disebut sebagai era information age, yaitu tahapan lanjutan setelah era pra-sejarah, era agraris dan era industri. Perkembangan dunia telematika tersebut, telah membawa perubahan yang sangat besar pada tatanan masyarakat. Adanya media TIK, seperti internet, telah mengubah jarak dan waktu menjadi sesuatu yang tak terbatas (borderless). Media internet juga dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dan perdagangannya (Wawan Setiawan, 2009:15).
Kontribusi yang sangat besar internet bagi kalangan masyarakat terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan, disisi lain, sering menimbulkan konflik. Salah satunya adalah masalah nama domain. Nama domain merupakan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer atau yang dikenal dengan internet. Berdasarkan keterangan tertulis VeriSign yang diterima Tekno Liputan6.com, Sabtu (24/2/2018), telah terjadi peningkatan 1,7 juta nama domain yang terdaftar secara global, itu menandakan ada pertumbuhan sebesar 0,5 persen dibandingkan kuartal ketiga 2017. Sementara, jumlah registrasi nama domain tumbuh hingga 0,9 persen dari tahun ke tahun.
Dalam perkembangannya, nama domain banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis skala besar yang memiliki merek-merek terkenal, sehingga pada konteks ini, timbullah keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain. Disisi lain, dengan peningkatan penggunaan nama domain, sering juga terjadi masalah atau konflik. Nama domain sendiri diibaratkan mentranliterasi merek dari kegunaan di dunia fisik menjadi kegunaanya di jaringan internet.
Lau timbul pertanyaan, apakah konsep hukum atas nama domain dan merek benar-benar sama? Pada kenyataanya, nama domain dan merek memiliki perbedaan hukum yang berbeda. Hal ini, misalnya bisa dilihat pada ketentuan pendaftaran, dimana pada pendaftaran merek, dilakukan uji substantif yang tidak dilakukan dan pendaftaran nama domain. Untuk alasan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan?
B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah: Bagaimana ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan?

II. Pembahasan
A.  Keterhubungan Hukum antara Hukum Merek dengan Hukum Nama Domain
dalam Perlindungan
Hukum itu harus dipersepsikan dalam suatu sistem. Artinya, kalau berbicara mengenai hukum, bukan hanya satu unsur saja, melainkan terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Dalam teori mengenai sistem hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, hukum merupakan seperangkat operasional yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, 1995:16).
Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memiliki kandungan nilai yang penting. Misalnya saja substansi hukum meliputi : aturan, norma, dan pola perilaku (hukum yang tertulis, dan hukum yg berlaku hidup dalam masyarakat); Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan); dan budaya hukum meliputi : persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya system hukum yang bersangkutan.
Ketiga komponen yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tidak mungkin mengkaji hukum hanya berdasarkan satu atau dua sistem tanpa memperhatikan sistem yang lain. Oleh karena itu dalam tulisan ini, untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain, dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek.
Teori sistem hukum ini digunakan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu melihat bentuk perlindungan hukum dari segi Substansi hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukumnya. Hukum itu harus dipersepsikan dalam suatu sistem, bukan hanya satu unsur saja, melainkan terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Begitu juga halnya dengan perlindungan hukum terhadap nama domain dalam media internet dan merek, juga harus meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.  Untuk memperjelas konsep tersebut, dapat dilihat sebagai berikut :
1.      Substansi Hukum
Perlindungan hukum nama domain dalam media internet sangat terkait dengan perlindungan di bidang HAKI, khususnya hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hukum merek. Disebabkan karena nama domain sangat terkait dengan merek dagang, meskipun masih terjadi perdebatan, apakah nama domain itu termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual? khususnya dalam bidang merek.
Dilihat dari segi pendaftarannya suatu merek berbeda dengan nama domain, hak eksklusif pada merek, lahir berdasarkan prinsip konstitutif, unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantive dan pengumuman pada saat proses pendaftaran, berbeda dengan nama domain yang pemilikannya berdasarkan first come first serve. Namun, untuk menghindari gugatan hukum dalam praktek registrasi biasanya membuat suatu persyaratan yang menyatakan bahwa pemegang nama domain tidak boleh mendaftarkan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya milik orang lain, yang dituangkan dalam suatu pernyataan secara elektronik (Ahmad M Ramli, 2006: 65).
Dalam undang-undang merek, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap merek dalam undang-undang ini, hanya mempunyai jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, akan tetapi jangka waktu merek ini dapat diperpanjang kembali oleh pemegang merek tersebut.
Dalam hal pecegahan terhadap subyek hukum yang mempunyai niat tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan bisnisnya, juga diatur dalam undang-undang merek. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Suatu pendaftaran merek oleh pemohon dapat ditolak apabila suatu merek mengandung unsur-unsur yang dilarang, diantaranya: (a). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b). Tidak memiliki daya pembeda; (c). Telah menjadi milik umum;dan (d). Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang domohonkan pendaftaran (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
Sementara, mengenai aturan nama domain, di Indonesia terdapat inkonsistensi dalam penyebutan istilah bagi subjek hukum yang mendaftarkan nama domain. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan istilah Pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Sementara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) menggunakan istilah pengguna nama domain saja.
Demikianlah beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pengaturan mengenai nama domain. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam pengaturan nama domain ini, masih belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan yang khusus melakukan pengaturan mengenai nama domain. Sehingga pada saat ini masih menimbulkan multi intepretasi (multitafsir) apakah nama domain ini akan berdiri sendiri atau masuk kedalam pengaturan mengenai HAKI khususnya dalam hukum merek.
2.      Struktur Hukum
Struktur hukum dalam tulisan ini merupakan tatanan dari pada elemen lembaga hukum atau elemen dari aparatur penegak hukum, misalnya seperti pemerintah, polisi, hakim dan jaksa. Terkait dengan pengelolaan nama domain, bahwa yang bertindak sebagai pengelola nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat, hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang tentang inforrmasi dan transaksi elektronik. Pemerintah inilah mempunyai peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nama domain. Tetapi dalam hal pengelolaan nama domain ini, tidak seluruhnya dikelola pemerintah, melainkan pada saat ini, pemerintah cq Direktorat Jenderal Aplikasi Telamatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendelegasikan kewenangan kepada pengelola nama domain internet Indonesia (PANDI).
PANDI inilah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola nama domain dalam media internet. PANDI ini merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia. PANDI merupakan mitra pemerintah dalam membangun sarana informasi komunikasi nasional dan internasional, sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya PANDI. Dalam hal proses pencegahan terkait dengan nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama domain yang sesuai dengan undang-undang ITE cq RPP-PITE cq Permen tentang pengelolaan nama domain (yang saat ini dikelola oleh PANDI).
Proses pencegahan pelanggaran nama domain oleh PANDI juga menggunakan software tertentu, dengan menggunakan sistem registrasi yang berlaku/berjalan. Dalam proses registrasi inilah PANDI dapat melakukan pencegahan terkait dengan nama domain yang mempunyai kesamaan dengan domain pihak lain. Sehingga upaya PANDI dalam hal penberantasan pelanggaran nama domain dalam media elektronik biasanya  menolak pendaftaran Nama Domain yang tidak sesuai dengan Kebijakan Nama Domain .id (yang embedded pada system registry yang berlaku).
Dalam hal pencegahan terhadap pendaftaran nama domain PANDI juga memiliki kriteria penamaan sehingga tidak merugikan pihak lain diantara kriteria tersebut diantaranya yaitu : (a). Ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang didaftarkan; (b). Tidak menggunakan nama yang menunjukkan nama geografis; (c). Tidak melanggar HAKI (Harus melampirkan surat izin dari perusahaan terkait apabila menggunakan nama/merk terkenal); (d).  Tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak SARA; (e).Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia; (f). Nama domain terdiri dari Alphabet “A-Z”,”a-z”, angka “0-9″, dan karakter “-” serta selalu diawali dengan Alphabet. (RFC819); dan (g) panjang nama domain minimum dua (2) karakter dan tidak lebih dari dua puluh enam (26) karakter.
3.      Budaya hukum (legal culture)
Budaya hukum (legal culture) merupakan persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya system hukum yang bersangkutan. legal culture merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan (Lawrence M. Friedman dalam Natasya Yunita Sugiastuti, 2010)
Persoalan kesadaran hukum masyarakat lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak warga masyarakat tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum maka dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat rendah (Gatot Supramono, 2010:160).
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nama domain terkait dengan budaya masyarakat, memang masih sangat lemah, hal ini diakibatkan oleh karena, masyarakat belum memahami mengenai nama domain itu sendiri. Pelanggaran terhadap nama domain dapat juga diakibatkan oleh karena ketidak-tahuan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan dapat juga, dalam hal tertentu, kesengajaan dengan maksud tertentu (Jacob M. Sunarto, 2011: 15).
Banyak pelanggaran nama domain ini terjadi, baik dikalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Disebabkan implementasi dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permen Kominfo nomor 28 Tahun 2006. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, masalah mengenai budaya hukum juga masih menjadi kendala, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai arti dari nama domain itu sendiri. Memang sebenarnya nama domain yang mempunyai kesamaan dengan nama domain pihak lain, belum tentu mengindikasikan adanya itikad buruk dari para pihak. Oleh karena itulah menurut penulis, sosialisasi terkait dengan nama domain ini mutlak harus dilakukan.


B.  Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perlindungan Nama Domain
Selanjutnya, dalam rangka ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan, sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip nemo plus, droit de suit, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.
Prinsip nemo plus dapat diterapkan dalam perlindungan nama domain. Prinsip nemo plus ini sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 4 huruf a angka (ii) UDRP sebagai salah satu alasan untuk melakukan gugatan atau upaya perlindungan dan syarat kedua berupa “hak atau kepentingan yang sah” (rights or legitimate interest). Asas droit de suit, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, hak yang dimiliki seseorang ini akan melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1978: 103).
Pengejawantahan prinsip droit de suit dalam hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa nama orang yang semula merupakan hak perorangan menjadi hak kebendaan dengan bentuk nama domain, mengingat nama domain telah menjadi bentuk asset baru dalam dunia TIK. Dengan demikian, nama orang tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun bentuk penggunaannya dilakukan di dunia maya yang sangat berbeda dengan dunia nyata. Hal ini karena berdasarkan asas droit de suit suatu hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada.
Itikad baik dalam cybersquatting juga harus dinyatakan tidak ada apabila cybersquatting dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi untuk tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek, seperti nama dan/atau foto orang terkenal, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambang atau emblem Negara atau lembaga Internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari cybersquatting.
Prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis juga dapat diterapkan dalam perlindungan nama domain. Penerapan prinsip ini bertitik tolak pada adanya penggunaan nama orang dalam kegiatan bisnis atau perdagangan sehingga nama orang tersebut memiliki makna kedua sebagai suatu tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan atau bisnis tersebut. Berdasarkan ketentuan passing off  dalam hukum merek di Amerika dan Inggris, nama orang harus dapat dibedakan sebagai sumber/asal barang atau jasa tertentu  (David Lindsay, 2007: 221).
 

 III. Penutup
A.  Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulan sebagai berikut: Pertama, ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan dapat dilakukan berdasarkan subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya; dan kedua, selanjutnya, dalam rangka ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip nemo plus, droit de suit, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.
B.  Saran-saran
Berdasarkan paparan sebelumnya dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka dapat disarankan sebagai berikut: pertama, perlu adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus terkait dengan nama domain dan keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain;
Kedua, perlu ditingkatkan kembali sosialisasi terkait dengan pemberian nama domain dalam media internet, agar kasus-kasus mengenai nama domain baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintah tidak terjadi kembali;
 Ketiga, perlu dipertegas kembali mengenai pengaturan nama domain ini, apakah nama domain termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hukum merek ataukah nama domain ini berdiri sendiri, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi aparatur penegak hukum.
 


DAFTAR PUSTAKA
Buku

Bailey, Kenneth D, 2010. Methods of Social Research, The Pree Press, A Divission of Macmillan Publishing Co.,Inc, New York, London
Lawrence M. Friedman. 1984. American Law. New York : W.W. Norton and Company
Lindsay, David. 2007. International Domain Names Law, ICANN and the UDRP. Oregon: Hart Publishing, Oxford and Portland
Natasya Yunita Sugiastuti, 2010. Tradisi Hukum Cina : Negara Dan Masyarakat (studi mengenai peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942).
Ramli, Ahmad M, 2006. Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia), Bandung: Refika Aditama
Setiawan, Wawan. 2009. Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: UPI Press
Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1978. Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM
Supramono, Gatot, 2010. Hak Cipta dan Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
Yin, Robert K, 2010. Applications of Case Study Research, Sage Publications International Education and Profesional Publisher Newburry Park London New Delhi.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.
Permen Kominfo nomor 28 tahun 2006 tentang  penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah.
Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik (RPP-PITE),
Website

Keluarga dan Upaya Penguatan Basis Pendidikan Anak

Keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak (Hasbi Wahy, 2012: 245) . Melalui   lingkungan keluarga, maka aka...