Saturday, November 9, 2019

Peran OJK dalam Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional


Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, termasuk kegiatan ekspor di dalamnya. Dalam teori endogenous economic growth, menerangkan bahwa perdagangan internasional atau luar negeri baik ekspor maupun impor memiliki pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Romer, 1986).

Perdagangan luar negeri menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian suatu bangsa. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan internasional bagi Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembentukan LPEI tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (disebut UU No. 2 Tahun 2009).

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank adalah Lembaga Keuangan khusus milik Pemerintah RI, yang mendapatkan mandat untuk meningkatkan kinerja ekspor, memberdayakan UKM Ekspor dan melaksanakan Penugasan Khusus dari Pemerintah, melalui Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta memberikan Bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada UKM berorientasi Ekspor (UKME) dan Koperasi.

Harapan besar untuk meningkatkan kuantitas perdagangan luar negeri Indonesia, memposisikan LPEI untuk meningkatkan peran-peran dalam peningkatan kinerja ekspor. Karena itu, LPEI diharapkan melakukan revitalisasi. Kenyataan ini, juga menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensenergikan peran OJK dangan LPEI, khususnya dalam bidang asuransi industri ekspor.

Peran OJK Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. (Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK).

Pada tahun 2019 ini, kebijakan dan inisiatif OJK difokuskan pada empat area, yaitu:  Pertama, menyediakan altenatif pembiayaan bagi sektor strategis pemerintah yang memerlukan pendanaan jangka panjang dan melengkapi infrastruktur pasar keuangan;  kedua: OJK menaruh perhatian besar pada penyediaan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal, serta membuka akses investasi bagi masyarakat luas; dan fokus yang ketiga, OJK menyiapkan industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0.

Kebijakan dan inisiatif OJK yang keempat, yaitu: OJK mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk upaya  dalam mendorong pengembangan produk asuransi terutama produk asuransi yang dapat mendukung sektor pariwisata dan kegiatan ekspor, termasuk Asuransi Ekspor Indonesia. OJK juga berkomitmen mendukung program Kementerian Perdagangan dalam penggunaan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu; mempercepat revitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk lebih mengefektifkan peran LPEI dalam mendorong ekspor melalui penyediaan pembiayaan industri berorientasi ekspor serta dalam penjaminan dan asuransi ekspor.

Terkait dengan LPEI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi sebagai Eximbank sekaligus sebagai Export Credit Agency untuk Indonesia yang bertugas melayani eksportir dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor. Selain itu, LPEI bertugas menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek dalam peningkatan ekspor nasional. LPEI juga mempunyai tugas untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir.

Indonesia Eximbank sejak tahun 2015 hingga 2017 telah memberikan pendampingan kepada 330 UKME dari berbagai kota yang tersebar di Jawa dan Bali.Keberpihakan ini direalisasikan melalui pembiayaan pada segmen UKME yang tumbuh mencapai 22,76% di sepanjang tahun 2017. Beberapa produk yang telah diekspor diantaranya adalah kapuk, sapu, serabut kelapa, furniture, handicraft, tepung cassava, arang bricket, dan ikan lele beku dengan tujuan negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Yordania. Disamping itu, Indonesia Eximbank pada tahun 2018 melakukan pendampingan kepada UKME yang difokuskan kepada kesiapan dan optimalisasi pelaku usaha dalam memanfaatkan Global E-Commerce sebagai alternatif akses pemasaran global yang efisien dan efektif yaitu melalui pelaksanaan Digital Handholding.

Dukungan lain yang diberikan kepada pelaku UKME adalah berupa pemberian Bimbingan dan Jasa Konsultasi melalui pelaksanaan program berkelanjutan yang merupakan rangkaian dari beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pameran dan pendampingan teknis selama periode tertentu hingga pelaku UKME mampu menjadi eksportir baru. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat (community empowering) khususnya komunitas petani dan wanita di suatu daerah seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga, pembangunan masyarakat melalui optimalisasi potensi khas daerah.

Revitalisasi LPEI

Peran penting dari LPEI belum sepenuhnya dapat dirasakan Industri ekspor karena itu,  memerlukan  revitalisasi  sistem  LPEI.  Tetapi  bagaimanakah  caranya?  Ada  banyak  pilihan,  tetapi  yang  mendesak  dilakukan  adalah,  pertama, membuat turunan LPEI dan garis-garis besar arah strategi pembangunan jangka panjang, menengan dan pendek sesuai arah pembangunan nasional.

Kedua, menyempurnakan UU LPEI dengan mengefektifkan peran LPEI dalam mendorong ekspor melalui penyediaan pembiayaan industri berorientasi ekspor serta dalam penjaminan dan asuransi ekspor; Ketiga, membangun resource-base industry expor yang berdaya saing tinggi sebagai prioritas utama;Keempat, pemberdayaan UKME atau Koperasi yang berorientasi ekspor agar berperan utama dalam ekonomi  rakyat;  Kelima, memperkuat BUMN ekspor dan strategis agar berdaya saing tinggi dan menjadi  lokomotif ekonomi rakyat; Keenam, melaksanakan gerakan  produktifitas  dan  efesiensi  nasional; dan Ketujuh, reformasi birokrasi LPEI guna mewujudkan lembaga yang bersih dan  berwibawa. Semoga.

Thursday, February 14, 2019

NKRI Bersyariah, Perlukah?


Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/1117-nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi dan https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/ Menarik untuk dianalisis. Penulis akan mencoba membahas dua hal melalui tulisan singkat ini, pertama, penulis akan menguraikan kembali poin-poin penting dari tulisan Denny JA: dan kedua, penulis akan menganalisis tema NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi. Tentunya, analisis ini nantinya lahir dari analisis penulis atas tulisan Denny JA dan kondisi kekinian kita sebagai rakyat Indonesia.

Mari kita awali tulisan ini dengan menguraikan kembali poin penting yang disampaikan oleh Denny JA dalam tulisannya. Pada prinsipnya Denny JA sangat baik dalam mengawali tulisannya dengan mengambarkan perjuangan Habib Riziek terkait NKRI Bersyariah dalam aksi 212 pada tahun 2016 dan tahun 2017. Langkah perjuangan Habib Riziek selanjutnya dikritisi oleh Denny JA dengan menantang upaya perjuangan NKRI Bersyariah tersebut, untuk melewati dua tahapan yang ia tentukan, yaitu: pengoperasionalkan apa yang dimaksudnya dengan NKRI Bersyariah melalui index yang terukur; dan tahap keduanya adalah pengujian indeks tersebut dengan melihat dunia berdasarkan data.

Untuk memperkuat argumentasinya, Denny JA menyampaikan hasil riset dari Yayasan Islamicity Index tahun 2017, dimana lembaga riset ini menjadikan ukuran indeks Islamicity pada indikator: pemerintahan yang bersih, ketimpangan ekonomi kecil, dan tingginya penghormatan pada hak asasi. Temuan lembaga ini semakin menarik manakala top 10 negara yang paling islami adalah negara-negara di Barat, yaitu: Selandia Baru, Netherland, Swedia, Irlandia, Switzerland, Denmark, Kanada, Australia, sementara, negara yang mayoritas Muslim justru skor Islamicitynya biasa saja dan cenderung rendah. Misalnya: Malaysia (rangking 43), United Arab Emirat (rangking 47), Indonesia (rangking 74), dan Saudi Arabia (rangking 88). Denny JA selanjutnya membandingkan hasil riset Yayasan Islamicity dengan hasil riset dari salah satu lembaga PBB, yaitu lembaga Sustainable Development Solution Network (SDSN) pada tahun 2018, yang mengukur skor Happiness Index negara yang ada di dunia dengan melihat indikator (indeks) kebahagian pada terciptanya ruang sosial yang penuh dengan trust; tolong menolong; pemerintahan yang bersih; dan kompeten. Hasil riset menunjukkan top 10 negara yang paling tinggi skor Happiness Index tak banyak beda dengan Islamicity Index. Top 10 itu adalah negara: Finlandia, Norwegia, Denmark, Iceland, Switzerlands, Netherland, Canada, Selandia Baru, Australia. Negara yang mayoritasnya Muslim berada di level tengah: United Arab Emirat (20), Malaysia (35), Indonesia berada di bawah top 50.

Denny JA menyampaikan pertanyaan penting bagi kita para pembaca artikelnya, yaitu: pilihan sikap mana yang akan dipentingkan antara label dan substansi? Dan antara Label Islam atau praktek nilai Islami? Lalu, Denny JA mempertanyakan  mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Al-quran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Lalu, ia menekan kondisi kekinian negara modern yang memiliki misi besar untuk menggapai Ruang Publik yang manusiawi. Selanjutnya, Denny JA menutup tulisannya dengan menguraikan bahwa soal fondasi bangsa selesai sudah, yaitu tetap Pancasila, karena, Pancasila dinilai sudah memadai mengantarkan Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi.

Analisis penulis atas tulisan Denny JA “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” akan dimulai dari kesan penulis setelah membaca tulisannya. Terkesan bahwa Denny JA menjadi salah satu orang yang memiliki ketakutan kepada bangkitnya semangat Islam dan simbol Islam di Indonesia atau dikenal dengan istilah islamophobia. Hal ini terlihat dari adanya ketakutan Denny JA terhadap NKRI Bersyariah yang diwacanakan oleh Habib Riziek. Hasil penelitian atau riset yang diuraikan dalam tulisannya dengan tujuan memperkuat argumentasi yang dibangun oleh Denny JA, malah sebaliknya menurut penulis fakta penelitian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mewacanakan NKRI Bersyariah. Hal ini bisa kita lihat dari level (posisi) Indonesia jauh berada di bawah negara maju bila diukur, baik itu melalui indeks Islamicity dan Happiness Index, yang memaknai bahwa Indonesia yang selama ini tidak menjadikan Islam sebagai pedoman telah gagal membuat bangsa ini bahagia dan semakin Islami. Tujuh puluh tiga (73) tahun merupakan usia yang cukup dewasa bagi sebuah bangsa untuk merenungi perjalanan kebangsaannya, apa yang sebenarnya yang salah. Salah satu kesalahan tersebut adalah bangsa Indonesia gagal membangun visi besar kebangsaannya dengan NKRI Bersyariah.

Menurut penulis NKRI Bersyariah yang diwacanakan Habib Riziek dalam aksi 212 tidak mengarahkan bangsa ini untuk merubah dasar dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi dasar dan ideologi di luar Pancasila. NKRI Bersyariah disini adalah semangat untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi negara untuk menjalankan nilai-nilai syariah itu baik pada level pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun negara. Syariah sendiri secara sederhana dapat dimaknai sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individu maupun kolektif berdasarkan Islam (keselamatan di dunia dan di akhirat) yang merujuk kepada al-Quran dan al-Hadits. Ironis, bila melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki sila Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Persoalan nilai-nilai agama diposisikan menjadi personal space (ruang personal) dari setiap orang, padahal agama dengan nilai-nilai syariahnya (ketuhanan/ketauhidan) harus menyatu dalam hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan negara dengan rakyatnya. Dengan kata lain, NKRI Bersyariah, dapat dimaknai sebagai upaya negara Indonesia menjadikan nilai-nilai ketuhanan menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. 

Guna mempermudah urgensinya dari keberadaan NKRI Bersyariah bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, maka penulis akan memberikan contoh proses pengadaan barang oleh sebuah instansi dikaitkan dengan wacana NKRI Bersyariah. Maka dari contoh yang disampaikan tersebut, andai kata Indonesia sebagai NKRI Bersyariah, maka akan ada 3 pelaku yang akan disasar atau diwarnai, yaitu: instansi yang membuat program; pengada (pengusaha); dan pelaksana (SDM). Nilai-nilai syariah yang diwujudkan dalam bentuk norma atau peraturan yang mengingat akan menjadi pembimbing dari 3 pelaku tersebut, mulai dari taburan nilai syariah pada proses pengadaannya, kebermanfaatannya, pengaruh dan dampaknya kepada pihak yang membutuhkan, asal barangnya dan uang pembayarannya dan lain sebagainya yang semuanya di arahkan kepada nilai-nilai syariah (ketuhanan/ketauhidan). Semoga.

Tuesday, August 14, 2018

Keluarga dan Upaya Penguatan Basis Pendidikan Anak


Keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak (Hasbi Wahy, 2012: 245). Melalui  lingkungan keluarga, maka akan tercipta pembentukan kepribadian yang harmonis. Ini dibuktikan di awal masa pertumbuhan seorang anak yang lebih banyak dihabiskan di dalam lingkungan keluarga. Disinilah mereka mengalami proses pendidikan yang pertama dan utama. Maka, segala perilaku keluarga, terutama kedua orang tua, baik lisan dan perbuatan, maupun yang bersifat pengajaran, keteladanan dan kebiasaan sosial lainnya, akan mempengaruhi pola perkembangan perilaku anak selanjutnya. Oleh karena itu, orang tua disini dituntut harus mampu menanamkan pendidikan yang baik dan benar kepada anak sejak usia dini. Dengan harapan, akan tercipta atau berkembang perilaku si anak yang mencerminkan kepribadian yang luhur, bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, keluarga juga masyarakat dan bangsanya.
Menurut Fuad Ihsan (1997:94) orang tua memiliki rangkaian tanggung jawab atas pendidikan  anak-anaknya, diantaranya: pertama, menjaga dan membesarkan anak-anak; kedua, memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan; ketiga, memberikan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka kelak; dan keempat, memberikan pendidikan agama kepada anak sesuai dengan tuntunan Allah dalam rangka mencapai tujuan akhir hidup muslim yang bahagia (bahagia di dunia dan akhirat). Guna merealisasikan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka diperlukan upaya strategis, antara lain: pertama, perlunya kesadaran dan tanggung jawab orang tua atas pendidikan dan pembinaan anak secara kontiniu; kedua, perlu adanya pembekalan bagi orang tua mengenai bagaimana cara mendidik anak; dan ketiga, orang tua perlu ditingkatkan ilmu dan  keterampilannya sebagai pendidik pertama  dan utama bagi anak-anaknya, dengan cara belajar terus menerus.
Tantangan dalam Mendidik Anak
Upaya pelaksanaan pendidikan anak yang Islami dan berkualitas, maka tidak akan terhindar dari berbagai rintangan dan tantangan yang akan dihadapi. Namun, semua tantangan tersebut, sudah sepantasnya tidak menjadi suatu halangan untuk mendidik anak-anak secara Islami. Melainkan harus mampu dimaknai sebagai hiasan dalam perjuangan, sehingga melahirkan dorongan untuk lebih serius dan mencari berbagai cara yang tepat dalam mendidik anak-anak. Bila ingin memetakan tantangan dalam pendidikan anak, maka kita dapat membaginya kepada dua tantangan, yaitu tantangan yang berasal dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern). (Yanuar Jatnika, 2018.   https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=4710).
Kedua tantangan ini saling mempengaruhi dalam upaya pendidikan anak. Sumber tantangan intern yang utama adalah orang tua si anak itu sendiri.  Banyak orang tua yang kurang bahan dan tidak memahami bagaimana cara  mendidik anak. Keadaan akan bertambah rumit bila keharmonisan rumah tangga terganggu. Padahal anak membutuhkan tempat berlindung yang aman bagi  perkembangan fisik, jiwa dan pemikirannya. Tantangan lain bisa berasal dari anggota keluarga. Orang tua mungkin  sudah berusaha mendidik anak dengan sebaik-baiknya, namun intervensi dari anggota keluarga bisa merusak suasana. Kasus yang umum terjadi adalah sikap kakek dan nenek yang selalu memanjakan si anak. Akibatnya anak menjadi lebih  dekat kepada kakek dan nenek, dan menganggap orang tuanya terlalu membatasi dirinya. Demikian juga halnya antara ayah dan ibu. Sering terjadi ketika seorang ayah menegur si anak karena melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, maka ibu tampil sebagai pembela, atau sebaliknya, akibatnya si anak merasa mendapat pembelaan dan dukungan, sehingga anak merasa mendapat “pengesahan” untuk  mengulangi perbuatannya.
Tantangan ekstern lebih luas lagi cakupannya. Berbagai informasi akan mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai sisi. Tantangan pertama bersumber dari lingkungan masyarakat. Interaksi anak dengan lingkungannya  tidak dapat dielakkan, anak membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya yang  dapat diajak berbicara. Sedikit banyak, informasi yang diterimanya akan terekam. Lingkungan rumah yang jauh dari nilai-nilai Islam bisa melunturkan pendidikan yang ditanamkan di rumah. Kita sebagai orang tua mungkin pernah terkejut ketika melihat anak-anak kita mulai menyukai gawai (game online) dengan gawai atau HP kita. Lalu, setelah diselidiki ternyata anak tersebut meniru game online yang dimainkan oleh teman sebayanya. Proses penyerapan informasi ini sering dialami oleh anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Mereka cepat sekali meniru berbagai hal baik yang mereka lihat, maupun yang  didengarnya.
Lingkungan sekolah bisa menjadi sumber tantangan kedua. Bagaimanapun guru-guru di sekolah tidak akan mampu mengawasi anak didiknya setiap saat. Interaksi anak dengan teman-temannya di sekolah yang memiliki perilaku yang bervariasi, apabila tidak dipantau dengan baik oleh guru sebagai penanggung jawab pendidikan sekolah, bisa berdampak negatif. Perkelahian pelajar adalah salah satu contoh ekses dari dampak negatif tersebut. Tantangan ekstern selanjutnya adalah yang berasal dari media massa. Media  massa menjadi sumber tantangan yang sangat sulit diantisipasi. Informasi yang dilemparkan media
massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki daya tarik yang kuat. Apabila tidak ada pengarahan dari orang tua, anak akan menyerap semua informasi tanpa terkendali. Tidak ada lagi batasan umur penonton untuk setiap acara yang ditayangkan televisi.
Akibatnya, ragam tanyangan itu dengan mudah dapat dikonsumsi oleh semua golongan umur. Ditambah lagi perkembangan teknologi, dan media gawai yang boleh dikatakan hampir semua anak memilikinya. Bahkan hanya, dengan modal 25 ribu mereka bisa membeli paket data dan bisa membuka berbagai situs di dunia maya, baik positif maupun yang negatif. Kedua bentuk tantangan ini (dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern)) memberikan ilustrasi betapa usaha-usaha mendidik anak secara Islami tidaklah mudah. Namun demikian, bukan berarti tidak ada jalan keluarnya, semuanya sangat tergantung pada kepedulian dan kemauan para orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar berakhlaq sesuai dengan nilai-nilai Islami
Peletakan Pondasi Keagamaan
Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar hidup beragama. Untuk membangun kesadaran beragama tersebut, maka anak-anak sejak kecil harus sudah dibiasakan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, seperti shalat, ikut ke mesjid, menonton acara-acara keagamaan, mendengar lagu-lagu Islami, dan lain-lain. Hasbi Ash-Shiddiqiy mengatakan, bahwa tugas-tugas keagamaan dipupuk terus menerus sampai anak mencapai umur dewasa, sehingga dengan demikian perasaan keagamaan dalam jiwanya benar-benar mendarah daging. Dalam rangka peletakan dasar-dasar keagamaan pada anak, maka perilaku orang tua yang baik, rajin beribadat, rajin ke mesjid, rukun dalam kehidupan rumah tangga, adil dalam membagi kasih sayang antara sesama anak, suka menolong orang lain, setia kepada kawan dan sebagainya, hendaknya rutin dilaksankan atau terus menerus sehingga menjadi contoh teladan yang dapat ditiru dan diamalkan oleh anak sepanjang hidupnya.
Simpulan
Sebagai institusi pertama tempat berlangsungnya proses pendidikan anak, maka orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga harus benar-benar dapat menyikapi kenyataan ini dengan mengkondisikan lingkungan keluarga dengan suasana pendidikan. Pengkondisian ini dilaksanakan melalui pengajaran, pembiasaan dan keteladanan. Dengan adanya pengkondisian ini, diharapkan nantinya anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil yang berguna bagi dirinya sendiri, agamanya, keluarganya dan masyarakatnya, sehingga dia akan menjadi generasi penerus yang berakhlaqul karimah. #Sahabatkeluarga

Referensi
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga., 2018. Pedoman Lomba Blog Pendidikan Keluarga. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.
Ihsan, Fuad., 2003. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Jantika, Yanuar., 2018. Ciptakan Rumah yang Bikin Anak Betah. Diakses   https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=4710. Tanggal 7- April-2018.
Muzhahiri, Husain., 2003. Pintar Mendidik Anak. Jakarta: Lentera Basritama, 2003
Wahy, Hasbi. 2012. “Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama” Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XII, No. 2, (Februari 2012):245-258.

Saturday, June 23, 2018

Menyempurnakan Rebranding Koperasi bagi Generasi Milenial


Harus diakui, suka atau tidak suka, nama, makna, dan peran koperasi dalam kancah perekonomian nasional, belum terlalu popular khususnya di kalangan kaum milenial atau mereka yang lahir pada  kurun akhir 1980-2000an. Sampai-sampai, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa generasi milenial usia 15-34 tahun yang jumlahnya bisa mencapai 60% dari total penduduk Indonesia, tidak paham dan tidak tertarik pada koperasi. Tentu saja, fenomena dan fakta ini menggelitik Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.
Untuk maksud itu, mantan Wakil Gubernur Bali dan Walikota Denpasar itu pun menggelontorkan program strategis bertajuk Re-Branding Koperasi. Tujuan Re-Branding ini agar generasi muda tahu, paham, dan tertarik berkoperasi. Namun, Puspayoga mengakui, tidak bisa begitu saja mengajak mahasiswa dan generasi milenial lainnya untuk mengenal koperasi dengan cara ceramah, seminar, atau pun workshop. Karena itu, pihak Kemenkop dan UKM sedang merancang cara yang jitu dan tepat, agar Re-Branding koperasi bisa berhasil.
Mengenal Generasi Milenial
Generasi Millennial adalah terminologi generasi yang saat ini banyak diperbincangkan di berbagai bidang, apa dan siapa gerangan generasi millennial itu? Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis (cohort) setelah Generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir diantara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi millennial. Jadi bisa dikatakan generasi millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 – 34 tahun.
Di luar negeri, studi tentang generasi millenial sudah banyak dilakukan, khususnya di Amerika, diantaranya studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 2011 dengan mengambil tema American Millennials: Deciphering the Enigma Generation. Sementara, di Indonesia studi dan kajian tentang generasi millennial belum banyak dilakukan, padahal secara jumlah populasi penduduk Indonesia yang berusia antara 15-34 tahun saat ini sangat besar. Dibanding generasi sebelum, generasi millennial memang unik.
Hasil riset yang dirilis oleh Pew Researh Center misalnya secara gamblang menjelaskan keunikan generasi millennial dibanding generasi-generasi sebelumnya. Diantara yang mencolok dari generasi millennial ini dibanding generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi (internet), entertainment/hiburan, dan budaya pop/musik. Dalam konteks Indonesia hal yang sama juga terjadi, hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center tahun 2014 menunjukkan Generasi yang lebih muda, 15 – 24 tahun lebih menyukai topik pembicaraan yang terkait musik/film, olahraga, dan teknologi.
Sementara generasi yang berusia 25 – 34 tahun lebih variatif dalam menyukai topik yang mereka perbincangkan, termasuk didalamnya sosial politik, ekonomi, dan keagamaan.  Konsumsi internet penduduk kelompok usia 15 – 34 tahun juga jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok penduduk yang usianya lebih tua. Selain itu, wirausaha juga sudah menjadi alternatif kalangan muda dalam berkarya, start-up bisnis bermunculan di berbagai kota. Begitu lulus mereka tidak lagi berburu lowongan pekerjaan, tapi berupaya mencari peluang bisnis dan menjadikan peluang bisnis itu sebagai pintu masuk ke dunia wirausaha. Terkait dengan gaya hidup, mereka memiliki cara tersendiri untuk meluapkan ekspresi mereka, dunia hidup mereka tidak bisa lepas dari hiburan dan teknologi terutama internet.
Koperasi Menyesuiakan Diri  
Generasi milenial ini menjadi generasi yang digadang-gadang menjadi bagian penting dalam perkembangan negara Indonesia. Apalagi jika melihat pada prediksi periode bonus demografi yang pada tahun 2020 s/d 2030, usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non-produktif. Namun apakah koperasi sadar akan hal ini? Bisa dikatakan saat ini koperasi merupakan barang antik yang perlu dikenalkan ke generasi milenial. Mengingat koperasi saat ini sudah berusia 70 tahun, perlu adanya pembaruan brand dari koperasi agar kembali dikenal oleh generasi tersebut.
Dimulai dari adanya keinginan koperasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan era yang dihadapi. Era dimana teknologi dan informasi menjadi komiditi utama dalam pergerakan ekonomi global. Sudah seharusnya koperasi mengembalikan kejayaannya yang pernah ada pada jaman orde baru, dimana koperasi menjadi poros dalam setiap kegiatan ekonomi di perkantoran pemerintah, di setiap desa, bahkan di setiap sekolah. Generasi milenial yang kini terbiasa dengan kecepatan arus informasi menjadi alasan mengapa koperasi perlu berbenah diri, terutama dalam mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan koperasi.
Menyempurnakan Rebranding Koperasi bagi Generasi Milenial
Koperasi yang kini hanya dijadikan pelengkap buku pelajaran perlu diubah menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Terutama dimulai dari sekolah dan perguruan tinggi dimana koperasi perlu menyatukan dirinya ke dalam budaya dan lingkungan generasi milenial. Kebiasaan dari generasi milenial ini perlu dipelajari dan disesuaikan sehingga koperasi bukan lagi menjadi barang yang jadul. Koperasi juga harus mampu bermain dalam gelombang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memberikan added value yang dibutuhkan oleh anak-anak muda saat ini.
Budaya generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga bisa menjadi peluang untuk rebranding koperasi. Acara yang sekedar ngumpul bisa ditambahkan nilainya jika membuat koperasi. Selain menambah keeratan hubungan antar sesama (anggota), kumpulan ini menjadi legal dan bisa dikembangkan untuk usaha yang produktif. Maka tepat jika membuat koperasi bak menyelam sambil minum air.  Untuk itu rebranding koperasi menjadi bagian penting yang harus dilakukan sehingga koperasi tetap hidup dalam pusaran generasi milenial.
Disamping itu, ada dua hal lain yang penting dilakukan dalam rangka menyempurnakan rebranding koperasi bagi generasi milenial, yaitu: pertama, selama ini sudah ada beberapa koperasi sisiwa, atau koperasi mahasiswa (Kopma) atau koperasi organisasi kepemudaan, namun untuk menyempurnakan rebranding koperasi bagi generasi milenial diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan perlindungan dan perhatian kepada kopasi siswa, Kopma, dan koperasi organisasi kepemudaan, ketika ada kebijakan yang berpotensi kurang baik terhadap perkembangan mereka. Karena, sering terjadi masalah kebijakan dari instansi sekolah, kampus dan oranisasi kepemudaan sebagian besar cenderung memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemajuan koperasi tersebut.
 Kedua, Kemenkop dan UKM telah menggulirkan konsep rebranding koperasi bagi generasi milenial. Ini upaya bagus untuk merehabilitasi kembali gerakan koperasi agar tidak ditinggalkan anak-anak muda. Untuk mengakomodir hal ini maka perlu langkah perbaikan regulasi. Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 sudah tidak memadai untuk memberikan stimulasi daya tarik bagi pengembangan koperasi bagi generasi milenial di Tanah Air. Contoh paling kongkrit adalah mengenai keanggotaan koperasi.
Menurut UU untuk mendirikan koperasi itu diperlukan 20 orang sebagai syarat awal. Akibatnya, anak-anak muda yang mau memulai bisnis menggunakan jalur koperasi tidak muncul. Mereka yang sudah aktif di Koperasi Mahasiswa (Kopma) waktu masih kuliah juga pada akhirnya tidak mau mengembangkan koperasi karena hambatan ini. Padahal, di luar negeri untuk mendirikan bisnis koperasi itu hanya perlu 2 orang saja. Ini juga diatur dalam International Co-operative Law Guidance. Maka idealnya dalam RUU koperasi yang sedang dibahas di parlemen harus mengakomodir hal ini. Semoga.

Peran OJK dalam Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, termasu...