Monday, December 11, 2017

“Meudamee” Praktek Rekonsiliasi dan Solidaritas dari Aceh



Provinsi Aceh tidak saja dikenal melalui peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi pada pengujung tahun 2014. Tetapi Aceh juga dikenal oleh masyarakat dunia melalui keistimewaannya dalam bidang agama dan budaya, karena itu Aceh diberi gelar Serambi Makkah. Terkait dengan keistimewaan Aceh dalam bidang agama dan budaya ini, ada satu budaya atau kearifan lokal yang dimiliki Aceh, dan mungkin kearifan lokal tersebut belum banyak diketahui, yaitu: budaya Meudamee.

Meudamee sendiri sering dimaknai sebagai media rekonsiliasi di Aceh. Ketika penulis menelusuri makna meudame dari beberapa tokoh adat di Aceh. Mereka memiliki beberapa pendapat terkait makna meudame ini, misalnya saja Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Bapak Badruzzaman Ismail, menilai bahwa Meudamee adalah budaya perdamaian. “Aceh beruntung memiliki kearifan lokal dan alhamdulillah, masih dilaksanakan oleh masyarakatnya sampai hari ini, seperti budaya meudamee, budaya perdamaian” ujarnya.

Sementara itu, Bapak Isa Ansyari, salah seorang ketua MAA Kabupaten Aceh Utara, menilai budaya meudamee sebagai budaya resolusi konflik. “Meudame tidak saja sebagai gabungan dari nilai-nilai Islam dan adat Aceh, tetapi juga merupakan praktek nyata dari resolusi konflik yang dipraktekan di Aceh” Kata Isa Ansyari.

Tak jauh berbeda dari kedua pendapat tokoh adat tersebut, penulis juga menelusuri buku karangan ulama kharismatik Aceh, yaitu: Almarhum Abu Panton, dalam bukunya yang berjudul “Resolusi Konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah)” disana dijelaskan bahwa meudamee merupakan kearifan lokal Aceh terkait dengan rekonsiliasi (perdamaian), dan pelaksanaannya memadukan antara nilai-nilai Islam dan adat Aceh. Kenyataan ini, juga dikuatkan sebelumnya dalam kajian buku Majelis Adat Aceh (MAA) yang berjudul “Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel” yang diterbitkan oleh MAA Aceh, pada tahun 2008.

Apa yang Menarik dari Budaya Meudamee?

Budaya Meudamee menjadi pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi di Aceh. Kita mengetahui bersama bahwa Provinsi Aceh itu memiliki 23 kabupaten/kota dari Sabang sampai Aceh Tenggara (Kutacane) (BPS, 2016). Dan yang menariknya, walaupun semua kabupaten/kota di wilayah administrasi Provinsi Aceh, memiliki keragaman bahasa, suku dan adat istiadat, tetapi semua sepakat untuk melaksanakan budaya yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga tergambar dalam hadih maja “agama ngon adat lagee zat ngon sifeut” artinya: Islam dan budaya lokal tidak bisa dipisahkan.

Pola penyelesaian konflik dengan konsep meudamee dikenal dengan pola penyelesaian adat gampong (desa). Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur’an dan as-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaiaan konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antar masyarakat, bahkan antar negara. Biasanya mereka yang berkonflik itu sering mengakui dan memaafkan, sehingga tidak sampai pada proses peradilan formal yang tidak menjamin hilangnya perasaan dendam dan arogan, karena merasa kalah atau menang. Hal yang paling berperan dalam berbagai prosesi meudame yang terjadi di Aceh adalah nasehat-nasehat agama Islam yang disampaikan langsung dihadapan pihak-pihak yang bertikai oleh fasilitator yang biasanya berasal dari kalangan ulama.

Ulama di Aceh memiliki marwah atau kemulian dihadapan masyarakat Aceh, karena itu budaya meudamee yang difasilitasi oleh para ulama di gampong (desa), sampai hari ini bertahan. Zulfan, salah satu warga dari desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, ketika diminta pendapat terkait dengan pandangan masyarakat (warga Aceh) terhadap ulama (tokoh agama), menilai bahwa ulama Aceh sebagai pewaris nabi dan sudah sepantasnya dimuliakan karena ketaatan dan akhlak mulia yang dimiliki para ulama tersebut. “Ulama di Aceh sangat dihormati oleh warga, perkataan mereka menjadi rujukan warga dan tingkah lakunya menjadi tauladan” Kata Zulfan.

Ketika, budaya meudamee (rekonsiliasi) ini prakteknya dilaksanakan oleh para ulama kharismatik yang ada di setiap desa, hal ini membawa pengaruh positif bagi warga yang sedang berkonflik. Disisi lain, yang memperkuat keistimewaan budaya meudamee ini adalah bila konflik terjadi, lalu tidak mampu diselesaikan pada level (tingkat) desa, maka akan dibawa pada level (tingkat) mukim, artinya penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan secara bertingkat. Mukim sendiri dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim (kepala mukim) dan berkedudukan langsung di bawah camat (lihat Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pemerintah Mukim).

Banyak warga yang menilai positif (apresiasi) terhadap pelaksanaan praktek meudamee ini, misalnya saja bu Fatimah, warga Kecamatan Baktiya, yang menilai budaya meudamee ini menjadi harapan bagi warga yang memiliki keterbatasan finansial untuk menemukan keadilan. “Budaya meudamee ini bagi saya yang secara ekonomi pas-pasan sangat membantu kami, menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Banyangkan saja, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa pengacara, ongkos transportasi pulang pergi ke pengadilan belum lagi waktu yang harus dihabiskan” kata ibu Fatimah.

Artikel ini sudah dimuat di Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), www.pewarta-indonesia.com, pada tanggal  27 September 2017

Keluarga dan Upaya Penguatan Basis Pendidikan Anak

Keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak (Hasbi Wahy, 2012: 245) . Melalui   lingkungan keluarga, maka aka...