Monday, December 11, 2017

Strategi Menggurangi Gap Pengelolaan Energi



Pemerintah saat ini tengah melakukan terobosan pembangunan demi mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia. Ketersediaan energi yang optimal sesuai dengan kebutuhan sangat penting dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan permintaan energi yang tidak diimbangi dengan penyediaan energi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan (gap) di antara keduanya yang dapat berujung pada krisis energi. Terdapat tiga kesenjangan (gap) yang dipersoalkan saat ini, yaitu dana, kompetensi dan teknologi (Arcandra, 2017). Demi mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan konsep energi berkeadilan yang diimplementasikan dalam beberapa kebijakan strategis. Diharapkan semua kebijakan atau program yang dikeluarkan tersebut mampu mempersempit gap tersebut.

Indonesia sebagai negara besar terus berusaha untuk berubah menjadi negara maju. Indikator sebuah negara maju dapat dilihat dari konsumsi listriknya, yaitu  4.000 kWh per kapita, dan negara kita konsumsi listriknya masih 1.000 kWh per kapita. Dalam hal ini, pemerintah harus mengejar ketertinggalan tersebut dengan upaya peningkatan konsumsi listrik tidak hanya dari sektor industri tetapi juga pemerataan listrik di perdesaan. Persoalan pemerataan listrik di perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk masih menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Dua persoalan besar (kesenjangan/gap dan pemerataan listrik/elektrifikasi) ini, menurut penulis harus segera diselesaikan pemerintah dalam waktu 5 sampai 10 tahun ini, guna mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia.

Gerakan Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan

Salah satu permasalahan industri kelistrikan nasional yang dihadapi saat ini adalah ketidakseimbangan penyediaan dengan pemanfaatan listrik, terutama pada daerah-daerah yang minim akses. Atas problem besar tersebut penyediaan listrik sebaiknya harus didukung dengan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (EBT). Penandatangani Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (EBT) untuk Penyediaan Tenaga Listrik guna mewujudkan harga listrik EBT yang kompetitif dan ekonomis bagi masyarakat merupakan kebijakan yang baik dan patut untuk dipertahankan.

Keberadaan Permen Nomor 12 Tahun 2017 ini, seyogyanya harus mampu mendorong semua pihak untuk peduli pada potensi EBT yang dimiliki Indonesia, mengingat Indonesia memiliki potensi EBT cukup besar yaitu lebih dari 400 GW. Dari potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 2%. Untuk mengoptimalkan pengembangan EBT. Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) dengan biaya penyediaan seefisien mungkin, pada dasarnya akan dapat mengurangi dan melepaskan diri  dari subsidi energi dalam APBN, dan masyarakat bisa mendapatkan tarif listrik yang lebih baik.

Pemerintah sendiri telah menetapkan sasaran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Dengan target tersebut artinya, kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT tahun 2025 adalah sebesar 45 Giga Watt (GW). Kapasitas pembangkit tersebut antara lain terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar 7,2 GW; PLT Air sebesar 18 GW; PLT Minihidro dan Mikrohidro sebesar 3 GW; PLT Bioenergi sebesar 5,5 GW; PLT Surya sebesar 6,5 GW; PLT Angin sebesar 1,8 GW: dan untuk PLT Energi Terbarukan lainnya sekitar 3,1 GW.

Disisi lain, dalam rangka memberikan akses energi secara merata (tujuan energi berkeadilan) pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah meluncurkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil. Keberadaan peraturan ini pada dasarnya untuk mendorong percepatan penyediaan listrik (elektrifikasi) di 2.500 desa dan menjadi konsep kebijakan energi berkeadilan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Peraturan ini merupakan terobosan pemerintah sebagai payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi yang berkeadilan. Targetnya 2.510 desa terlistriki sampai tahun 2019 dengan kapasitas hingga 50 MW.

Selain kebijakan tersebut, langkah nyata yang sudah dilakukan Kementerian ESDM sebagai solusi cepat menghadirkan listrik bagi masyarakat daerah terpencil adalah melalui program pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini memiliki target menerangi desa-desa belum terlistriki utamanya desa yang masih gelap gulita dalam jangka waktu 2 tahun yaitu mulai tahun 2017 sampai 2019. Program LTSHE pada Tahun 2017 dipasang di 6 Provinsi ter-Timur Indonesia dan melistriki 95.729 rumah. Sedangkan pada tahun 2018 dipasang di 15 Provinsi yang dapat melistriki 255.250 rumah, diharapkan LHTSE ini dapat menyala sampai 60 jam. Sasaran dan keinginan tersebut tidak akan terwujud apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sendiri yang melakukannya, tentunya butuh peran serta pihak-pihak lain baik.

Peran serta pihak lain terutama pihak akademisi dan dunia riset harus mampu “dirangsang” oleh pemerintah untuk memiliki pandangan yang sama terkait dengan menciptakan inovasi dan terobosan baru bagi dunia kelistrikan dan EBT. Kita tahu bahwa selama ini banyak hasil penelitian para akademisi tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia industri, hanya menumpuk di perpustakaan kampus atau lembaga penelitian (riset). Selian itu, peran dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin melakukan investasi di bidang listrik dan EBT juga sangat penting diwujudkan.

Guna menumbuhkan keikutsertaan semua pihak, pemerintah  bisa melahirkan program berupa penghargaan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi dan stakeholder yang peduli terhadap Listrik dan EBT. Bentuk dan model penghargaannya bisa bermacam-macam, mulai dengan menambah anggaran kepada daerah yang peduli energi listrik dan EBT, atau menambah anggaran untuk hibah riset di bidang energi listrik dan EBT. Diharapkan dengan adanya program seperti ini, kepedulian pihak di luar pemerintah pusat, bisa tumbuh dengan cepat untuk melahirkan inovasi dan terobosan bagi dunia kelistrikan dan EBT. Selama ini, salah satu persoalan lain dari bangsa kita adalah kurangnya apresiasi, sehingga banyak pihak yang merasa apatis dan enggan berkorban untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk kepentingan yang lebih besar bagi negeri ini.

Strategi Menggurangi Gap Pengelolaan Energi

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa terdapat tiga kesenjangan (gap) yang dipersoalkan saat ini, yaitu dana, kompetensi dan teknologi dalam pengelolaan energi (Arcandra, 2017). Penulis menilai kebijakan pemerintah terhadap kesenjangan (gap) di bidang dana sudah mulai menemukan jalan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan subsidi, kepemilikan saham (Participating Interest) 10 persen, BBM Satu Harga, dan peningkatan rasio elektrifikasi hingga pemanfaatan Energi baru dan Terbarukan (EBT). Namun, dua kesenjangan lain, yaitu kompetensi dan teknologi belum diselesaikan dengan baik.

Kesenjangan (gap) pada  kompetensi dan teknologi, menurut penulis dapat diselesaikan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang energi dan teknologi dengan cara menciptakan pusat keunggulan iptek (center of excellence). Pusat keunggulan iptek (center of excellence) ini hendaknya dipimpin langsung oleh Kementerian ESDM dengan melibatkan unsur akademisi, pemerintah, lembaga riset (LIPI dan Lembaga Riset Swasta), dan Industri.

Peran center of excellence minimal memiliki 3 (tiga) sub, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dikaitkan dengan inovasi teknologi pada bidang listrik dan energi yang terbarukan (EBT). Pertama, Sub Pendidikan terkait dengan teknologi dapat dilakukan, dengan mengembangkan pendidikan khusus berbasis teknologi untuk mendinamisasikan inovasi teknologi di bidang listrik dan EBT yang dimiliki negara ini, tentu saja disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan kelautan. 

Kedua, Sub Penelitian terkait dengan teknologi dapat dilakukan, dengan mengembangkan penelitian peningkatan kapasitas teknologi dalam bidang listrik dan EBT yang mengedepankan gerakan percepatan elektrifikasi. Dan ketiga, Sub pengabdian kepada masyarakat terkait dengan inovasi teknologi di bidang listrik dan EBT dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat Indonesia melalui diseminasi teknologi di bidang listrik dan EBT untuk melakukan inovasi strategis menuju pemerataan listrik dan pengelolaan EBT berdasarkan karakteristik bangsa (kepulauan).

Alhasil, Kebijakan Pemerintah pada sektor ESDM ini bersifat multisektor, dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian ESDM tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Lembaga/Kementerian lain dan stakeholder. Akhirnya, terkait dalam upaya memenuhi kebutuhan energi, mengurangi kesenjangan (gap) penyediaan energi, dan mempercepat terwujudnya energi berkeadilan di Indonesia, menurut penulis pembentukan center of excellence yang “dinakodai” oleh Kementerian ESDM yang diisi oleh para akademisi, pemerintah, lembaga riset dan industri, sangat penting diwujudkan, semoga.

No comments:

Post a Comment

Silahkan jika anda yang ingin komentar, namun tolong gunakan bahasa yang sopan

NKRI Bersyariah, Perlukah?

Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/111...