Friday, January 19, 2018

Tahun Politik 2018 Lebih Adem, Mungkinkah?

Menjalani tahun 2018 akan terasa berbeda. Hiruk pikuk dan diskusi publik tak lepas dari topik dan tema politik. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Pilkada serentak yang akan di lakukan di 171 daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Suasana persaingan antarkandidat pun tak terelakkan, khususnya di daerah-daerah strategis seperti Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Tentunya dengan status sebagai daerah strategis, Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara akan lebih sering diberitakan oleh media nasional dari pada daerah lainnya di Indonesia. 

Melalui pemberitaan media nasional tersebut memperlihatkan pilkada di beberapa daerah tersebut berjalan sangat dinamis, mulai dari ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, ditariknya dukungan PKS dan PAN dari Dedi Mizwar, dicabutnya rekomendasi Golkar ke Ridwan Kamil dan munculnya calon kejutan, Sudrajat dari kantong Partai Gerindra. Menurut Zainal dalam ulasan artikelnya memperlihatkan posisi Jawa Barat sendiri dalam politik nasional sangat penting, tidak hanya untuk mencari Gubernur Jawa Barat yang baru, melainkan memiliki pengaruh susulan yaitu bagi konstelasi Pilpres 2019, mengingat Jabar sebagai daerah dengan populasi terpadat di Indonesia.
Lalu Pilkada di Jawa Tengah, menurut sebagian kalangan akan terjadi pengulangan Pilkada DKI Jakarta, dimana mantan menteri Presiden Jokowi yang di-reshuffle justru didukung oleh Partai Gerindra, partai pimpinan Prabowo Subianto yang tak lain rival Jokowi di 2014. Sudirman Said akan menjadi penantang serius bagi petahana, bukan hanya karena didukung Gerindra, namun kapasitasnya juga sudah dikenal banyak orang dan dinilai sangat layak untuk “bertarung” dengan Ganjar Pranowo.

Terlepas dari persaingan itu, banyak kalangan mengkhawatirkan kembalinya politik identitas ala Jakarta ke Jateng. Namun, kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan, karena Ganjar bukanlah Basuki, dan Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta. Ganjar sejauh kepemimpinannya lebih hati-hati dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan sensitif. Di sisi lain, secara sosiologis masyarakat Jawa Tengah lebih banyak tinggal di pedesaaan (komunal) sehingga akses terhadap social media dan new media akan relatif terbatas. Hal ini, memungkinkan tidak terjadinya kegaduhan di dunia maya/tidak sedramatis di Jakarta.

Selanjutnya, Pilkada di Jawa Timur justru menghadirkan pertarungan antar-elite Nahdhatul Ulama (NU). Satu faksi diwakili oleh Syaifullah Yusuf, dan faksi lainnya juga menyodorkan nama kuat, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah calon yang pada Pilkada 2008 hampir mengalahkan Soekarwo – Gus Ipul. Terkait Khofifah, yang menarik, ia maju ke gelanggang Pilkada justru dengan dukungan Partai Demokrat. Ini sekali lagi membuktikan bahwa tak ada kawan dan lawan abadi dalam dunia politik. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Begitu juga sebaliknya, seakrab apapun sebelumya, bila hari ini kepentingannya berbeda, maka perpisahan juga akan terjadi. Dan hal itu terjadi di Jabar, Tatkala Deddy Mizwar ditinggal oleh PKS, yang di mata publik dianggap sebagai close partner (Zaenal A Budiyono, 2018).

Terakhir di Sumatera Utara, akan tersaji tradisi lama yang kini mencuat kembali, dimana banyak jenderal TNI/Polri pensiun dini untuk bertarung di politik. Meskipun jalurnya berbeda, karena para jenderal TNI/Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu, namun tetap saja sirkulasi politik yang demikian menunjukkan ketidakmampuan partai dalam melakukan rekrutmen politik. Padahal demokrasi membebankan tanggung jawab tersebut kepada partai politik, sehingga konsolidasi demokrasi bisa berjalan sebagai mana mestinya.
Membuat Pesta Demokrasi 2018 Adem

Dampak Pilkada 2018 akan langsung terasa sebagai persiapan Pilpres 2019 mendatang. Kepentingan besar tersebut, melatarbelakangi mengapa partai-partai cenderung berhati-hati dan menunggu hingga detik terakhir untuk mengumumkan calon yang diusung mereka. Tarik-menarik antarkubu juga menandakan ada kepentingan lebih besar pasca Pilkada. Hal ini diamini oleh PKS. Menurut mereka strategi Pilkada 2018 tidak terpisah dari target politik 2019. Itulah mengapa PKS makin hari semakin longgar dalam mendukung kandidat, termasuk berkompromi dengan koalisinya. Satu perkembangan menarik lain di 2017—terkait koalisi Pilkada—munculnya embrio “koalisi permanen” atau “Reuni” antara Gerindra, PKS dan PAN.

Indikatornya dapat terbaca di Pilkada Jabar, dengan ditariknya dukungan PKS dari Deddy Mizwar. Momen tersebut selanjutnya diikuti silang pendapat antara Demiz dan Hidayat Nurwahid melalui media sosial. PKS bahkan menyiapkan strategi untuk mengganjal ambisi dua periode Presiden Jokowi di 2019. Koalisi permanen adalah jalan menuju agenda lanjutan berikutnya. Dan sejatinya tahun 2018 adalah jalan menuju pilpres 2019.

Banyak politisi dan pengamat mengatakan 2018 menjadi tahun yang panas, karena penyelenggaraan Pilkada serentak dan menjelang Pilpres 2019. Sepintas analisa tersebut benar, tetapi jika dikaji lebih mendalam, banyak faktor yang membuat 2018 lebih tenang dan adem dari tahun 2017. Kalau alasannya karena banyaknya Pilkada, maka tahun lalu pun Pilkada serentak terjadi dan tidak memicu kerawanan sosial, kecuali Pilkada DKI Jakarta. Situasi yang berbeda di ibukota juga tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor “pemicu” mulai dari kebijakan, sikap maupun kata-kata yang membuat kalangan pemilih muslim bergerak. Dengan demikian, dapat disimpulkan apabila para kandidat yang akan berkompetisi dalam Pilgub/Pilbup, tim sukses, partai pendukung dan masyarakat, semuanya komitmen untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan indah, maka situasinya akan lebih adem (lebih baik) dari tahun 2017. Semoga.

No comments:

Post a Comment

Silahkan jika anda yang ingin komentar, namun tolong gunakan bahasa yang sopan

NKRI Bersyariah, Perlukah?

Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/111...