Saturday, November 9, 2019

Peran OJK dalam Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional


Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, termasuk kegiatan ekspor di dalamnya. Dalam teori endogenous economic growth, menerangkan bahwa perdagangan internasional atau luar negeri baik ekspor maupun impor memiliki pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Romer, 1986).

Perdagangan luar negeri menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian suatu bangsa. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan internasional bagi Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembentukan LPEI tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (disebut UU No. 2 Tahun 2009).

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank adalah Lembaga Keuangan khusus milik Pemerintah RI, yang mendapatkan mandat untuk meningkatkan kinerja ekspor, memberdayakan UKM Ekspor dan melaksanakan Penugasan Khusus dari Pemerintah, melalui Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta memberikan Bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada UKM berorientasi Ekspor (UKME) dan Koperasi.

Harapan besar untuk meningkatkan kuantitas perdagangan luar negeri Indonesia, memposisikan LPEI untuk meningkatkan peran-peran dalam peningkatan kinerja ekspor. Karena itu, LPEI diharapkan melakukan revitalisasi. Kenyataan ini, juga menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensenergikan peran OJK dangan LPEI, khususnya dalam bidang asuransi industri ekspor.

Peran OJK Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. (Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK).

Pada tahun 2019 ini, kebijakan dan inisiatif OJK difokuskan pada empat area, yaitu:  Pertama, menyediakan altenatif pembiayaan bagi sektor strategis pemerintah yang memerlukan pendanaan jangka panjang dan melengkapi infrastruktur pasar keuangan;  kedua: OJK menaruh perhatian besar pada penyediaan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal, serta membuka akses investasi bagi masyarakat luas; dan fokus yang ketiga, OJK menyiapkan industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0.

Kebijakan dan inisiatif OJK yang keempat, yaitu: OJK mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk upaya  dalam mendorong pengembangan produk asuransi terutama produk asuransi yang dapat mendukung sektor pariwisata dan kegiatan ekspor, termasuk Asuransi Ekspor Indonesia. OJK juga berkomitmen mendukung program Kementerian Perdagangan dalam penggunaan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu; mempercepat revitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk lebih mengefektifkan peran LPEI dalam mendorong ekspor melalui penyediaan pembiayaan industri berorientasi ekspor serta dalam penjaminan dan asuransi ekspor.

Terkait dengan LPEI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi sebagai Eximbank sekaligus sebagai Export Credit Agency untuk Indonesia yang bertugas melayani eksportir dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor. Selain itu, LPEI bertugas menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek dalam peningkatan ekspor nasional. LPEI juga mempunyai tugas untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir.

Indonesia Eximbank sejak tahun 2015 hingga 2017 telah memberikan pendampingan kepada 330 UKME dari berbagai kota yang tersebar di Jawa dan Bali.Keberpihakan ini direalisasikan melalui pembiayaan pada segmen UKME yang tumbuh mencapai 22,76% di sepanjang tahun 2017. Beberapa produk yang telah diekspor diantaranya adalah kapuk, sapu, serabut kelapa, furniture, handicraft, tepung cassava, arang bricket, dan ikan lele beku dengan tujuan negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Yordania. Disamping itu, Indonesia Eximbank pada tahun 2018 melakukan pendampingan kepada UKME yang difokuskan kepada kesiapan dan optimalisasi pelaku usaha dalam memanfaatkan Global E-Commerce sebagai alternatif akses pemasaran global yang efisien dan efektif yaitu melalui pelaksanaan Digital Handholding.

Dukungan lain yang diberikan kepada pelaku UKME adalah berupa pemberian Bimbingan dan Jasa Konsultasi melalui pelaksanaan program berkelanjutan yang merupakan rangkaian dari beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pameran dan pendampingan teknis selama periode tertentu hingga pelaku UKME mampu menjadi eksportir baru. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat (community empowering) khususnya komunitas petani dan wanita di suatu daerah seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan keluarga, pembangunan masyarakat melalui optimalisasi potensi khas daerah.

Revitalisasi LPEI

Peran penting dari LPEI belum sepenuhnya dapat dirasakan Industri ekspor karena itu,  memerlukan  revitalisasi  sistem  LPEI.  Tetapi  bagaimanakah  caranya?  Ada  banyak  pilihan,  tetapi  yang  mendesak  dilakukan  adalah,  pertama, membuat turunan LPEI dan garis-garis besar arah strategi pembangunan jangka panjang, menengan dan pendek sesuai arah pembangunan nasional.

Kedua, menyempurnakan UU LPEI dengan mengefektifkan peran LPEI dalam mendorong ekspor melalui penyediaan pembiayaan industri berorientasi ekspor serta dalam penjaminan dan asuransi ekspor; Ketiga, membangun resource-base industry expor yang berdaya saing tinggi sebagai prioritas utama;Keempat, pemberdayaan UKME atau Koperasi yang berorientasi ekspor agar berperan utama dalam ekonomi  rakyat;  Kelima, memperkuat BUMN ekspor dan strategis agar berdaya saing tinggi dan menjadi  lokomotif ekonomi rakyat; Keenam, melaksanakan gerakan  produktifitas  dan  efesiensi  nasional; dan Ketujuh, reformasi birokrasi LPEI guna mewujudkan lembaga yang bersih dan  berwibawa. Semoga.

Thursday, February 14, 2019

NKRI Bersyariah, Perlukah?


Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/1117-nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi dan https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/ Menarik untuk dianalisis. Penulis akan mencoba membahas dua hal melalui tulisan singkat ini, pertama, penulis akan menguraikan kembali poin-poin penting dari tulisan Denny JA: dan kedua, penulis akan menganalisis tema NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi. Tentunya, analisis ini nantinya lahir dari analisis penulis atas tulisan Denny JA dan kondisi kekinian kita sebagai rakyat Indonesia.

Mari kita awali tulisan ini dengan menguraikan kembali poin penting yang disampaikan oleh Denny JA dalam tulisannya. Pada prinsipnya Denny JA sangat baik dalam mengawali tulisannya dengan mengambarkan perjuangan Habib Riziek terkait NKRI Bersyariah dalam aksi 212 pada tahun 2016 dan tahun 2017. Langkah perjuangan Habib Riziek selanjutnya dikritisi oleh Denny JA dengan menantang upaya perjuangan NKRI Bersyariah tersebut, untuk melewati dua tahapan yang ia tentukan, yaitu: pengoperasionalkan apa yang dimaksudnya dengan NKRI Bersyariah melalui index yang terukur; dan tahap keduanya adalah pengujian indeks tersebut dengan melihat dunia berdasarkan data.

Untuk memperkuat argumentasinya, Denny JA menyampaikan hasil riset dari Yayasan Islamicity Index tahun 2017, dimana lembaga riset ini menjadikan ukuran indeks Islamicity pada indikator: pemerintahan yang bersih, ketimpangan ekonomi kecil, dan tingginya penghormatan pada hak asasi. Temuan lembaga ini semakin menarik manakala top 10 negara yang paling islami adalah negara-negara di Barat, yaitu: Selandia Baru, Netherland, Swedia, Irlandia, Switzerland, Denmark, Kanada, Australia, sementara, negara yang mayoritas Muslim justru skor Islamicitynya biasa saja dan cenderung rendah. Misalnya: Malaysia (rangking 43), United Arab Emirat (rangking 47), Indonesia (rangking 74), dan Saudi Arabia (rangking 88). Denny JA selanjutnya membandingkan hasil riset Yayasan Islamicity dengan hasil riset dari salah satu lembaga PBB, yaitu lembaga Sustainable Development Solution Network (SDSN) pada tahun 2018, yang mengukur skor Happiness Index negara yang ada di dunia dengan melihat indikator (indeks) kebahagian pada terciptanya ruang sosial yang penuh dengan trust; tolong menolong; pemerintahan yang bersih; dan kompeten. Hasil riset menunjukkan top 10 negara yang paling tinggi skor Happiness Index tak banyak beda dengan Islamicity Index. Top 10 itu adalah negara: Finlandia, Norwegia, Denmark, Iceland, Switzerlands, Netherland, Canada, Selandia Baru, Australia. Negara yang mayoritasnya Muslim berada di level tengah: United Arab Emirat (20), Malaysia (35), Indonesia berada di bawah top 50.

Denny JA menyampaikan pertanyaan penting bagi kita para pembaca artikelnya, yaitu: pilihan sikap mana yang akan dipentingkan antara label dan substansi? Dan antara Label Islam atau praktek nilai Islami? Lalu, Denny JA mempertanyakan  mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Al-quran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Lalu, ia menekan kondisi kekinian negara modern yang memiliki misi besar untuk menggapai Ruang Publik yang manusiawi. Selanjutnya, Denny JA menutup tulisannya dengan menguraikan bahwa soal fondasi bangsa selesai sudah, yaitu tetap Pancasila, karena, Pancasila dinilai sudah memadai mengantarkan Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi.

Analisis penulis atas tulisan Denny JA “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” akan dimulai dari kesan penulis setelah membaca tulisannya. Terkesan bahwa Denny JA menjadi salah satu orang yang memiliki ketakutan kepada bangkitnya semangat Islam dan simbol Islam di Indonesia atau dikenal dengan istilah islamophobia. Hal ini terlihat dari adanya ketakutan Denny JA terhadap NKRI Bersyariah yang diwacanakan oleh Habib Riziek. Hasil penelitian atau riset yang diuraikan dalam tulisannya dengan tujuan memperkuat argumentasi yang dibangun oleh Denny JA, malah sebaliknya menurut penulis fakta penelitian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mewacanakan NKRI Bersyariah. Hal ini bisa kita lihat dari level (posisi) Indonesia jauh berada di bawah negara maju bila diukur, baik itu melalui indeks Islamicity dan Happiness Index, yang memaknai bahwa Indonesia yang selama ini tidak menjadikan Islam sebagai pedoman telah gagal membuat bangsa ini bahagia dan semakin Islami. Tujuh puluh tiga (73) tahun merupakan usia yang cukup dewasa bagi sebuah bangsa untuk merenungi perjalanan kebangsaannya, apa yang sebenarnya yang salah. Salah satu kesalahan tersebut adalah bangsa Indonesia gagal membangun visi besar kebangsaannya dengan NKRI Bersyariah.

Menurut penulis NKRI Bersyariah yang diwacanakan Habib Riziek dalam aksi 212 tidak mengarahkan bangsa ini untuk merubah dasar dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi dasar dan ideologi di luar Pancasila. NKRI Bersyariah disini adalah semangat untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi negara untuk menjalankan nilai-nilai syariah itu baik pada level pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun negara. Syariah sendiri secara sederhana dapat dimaknai sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individu maupun kolektif berdasarkan Islam (keselamatan di dunia dan di akhirat) yang merujuk kepada al-Quran dan al-Hadits. Ironis, bila melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki sila Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Persoalan nilai-nilai agama diposisikan menjadi personal space (ruang personal) dari setiap orang, padahal agama dengan nilai-nilai syariahnya (ketuhanan/ketauhidan) harus menyatu dalam hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan negara dengan rakyatnya. Dengan kata lain, NKRI Bersyariah, dapat dimaknai sebagai upaya negara Indonesia menjadikan nilai-nilai ketuhanan menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. 

Guna mempermudah urgensinya dari keberadaan NKRI Bersyariah bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, maka penulis akan memberikan contoh proses pengadaan barang oleh sebuah instansi dikaitkan dengan wacana NKRI Bersyariah. Maka dari contoh yang disampaikan tersebut, andai kata Indonesia sebagai NKRI Bersyariah, maka akan ada 3 pelaku yang akan disasar atau diwarnai, yaitu: instansi yang membuat program; pengada (pengusaha); dan pelaksana (SDM). Nilai-nilai syariah yang diwujudkan dalam bentuk norma atau peraturan yang mengingat akan menjadi pembimbing dari 3 pelaku tersebut, mulai dari taburan nilai syariah pada proses pengadaannya, kebermanfaatannya, pengaruh dan dampaknya kepada pihak yang membutuhkan, asal barangnya dan uang pembayarannya dan lain sebagainya yang semuanya di arahkan kepada nilai-nilai syariah (ketuhanan/ketauhidan). Semoga.

Peran OJK dalam Peningkatan Pembiayaan Ekspor Nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, termasu...