Thursday, February 14, 2019

NKRI Bersyariah, Perlukah?


Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/1117-nkri-bersyariah-atau-ruang-publik-yang-manusiawi dan https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/ Menarik untuk dianalisis. Penulis akan mencoba membahas dua hal melalui tulisan singkat ini, pertama, penulis akan menguraikan kembali poin-poin penting dari tulisan Denny JA: dan kedua, penulis akan menganalisis tema NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi. Tentunya, analisis ini nantinya lahir dari analisis penulis atas tulisan Denny JA dan kondisi kekinian kita sebagai rakyat Indonesia.

Mari kita awali tulisan ini dengan menguraikan kembali poin penting yang disampaikan oleh Denny JA dalam tulisannya. Pada prinsipnya Denny JA sangat baik dalam mengawali tulisannya dengan mengambarkan perjuangan Habib Riziek terkait NKRI Bersyariah dalam aksi 212 pada tahun 2016 dan tahun 2017. Langkah perjuangan Habib Riziek selanjutnya dikritisi oleh Denny JA dengan menantang upaya perjuangan NKRI Bersyariah tersebut, untuk melewati dua tahapan yang ia tentukan, yaitu: pengoperasionalkan apa yang dimaksudnya dengan NKRI Bersyariah melalui index yang terukur; dan tahap keduanya adalah pengujian indeks tersebut dengan melihat dunia berdasarkan data.

Untuk memperkuat argumentasinya, Denny JA menyampaikan hasil riset dari Yayasan Islamicity Index tahun 2017, dimana lembaga riset ini menjadikan ukuran indeks Islamicity pada indikator: pemerintahan yang bersih, ketimpangan ekonomi kecil, dan tingginya penghormatan pada hak asasi. Temuan lembaga ini semakin menarik manakala top 10 negara yang paling islami adalah negara-negara di Barat, yaitu: Selandia Baru, Netherland, Swedia, Irlandia, Switzerland, Denmark, Kanada, Australia, sementara, negara yang mayoritas Muslim justru skor Islamicitynya biasa saja dan cenderung rendah. Misalnya: Malaysia (rangking 43), United Arab Emirat (rangking 47), Indonesia (rangking 74), dan Saudi Arabia (rangking 88). Denny JA selanjutnya membandingkan hasil riset Yayasan Islamicity dengan hasil riset dari salah satu lembaga PBB, yaitu lembaga Sustainable Development Solution Network (SDSN) pada tahun 2018, yang mengukur skor Happiness Index negara yang ada di dunia dengan melihat indikator (indeks) kebahagian pada terciptanya ruang sosial yang penuh dengan trust; tolong menolong; pemerintahan yang bersih; dan kompeten. Hasil riset menunjukkan top 10 negara yang paling tinggi skor Happiness Index tak banyak beda dengan Islamicity Index. Top 10 itu adalah negara: Finlandia, Norwegia, Denmark, Iceland, Switzerlands, Netherland, Canada, Selandia Baru, Australia. Negara yang mayoritasnya Muslim berada di level tengah: United Arab Emirat (20), Malaysia (35), Indonesia berada di bawah top 50.

Denny JA menyampaikan pertanyaan penting bagi kita para pembaca artikelnya, yaitu: pilihan sikap mana yang akan dipentingkan antara label dan substansi? Dan antara Label Islam atau praktek nilai Islami? Lalu, Denny JA mempertanyakan  mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Al-quran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Lalu, ia menekan kondisi kekinian negara modern yang memiliki misi besar untuk menggapai Ruang Publik yang manusiawi. Selanjutnya, Denny JA menutup tulisannya dengan menguraikan bahwa soal fondasi bangsa selesai sudah, yaitu tetap Pancasila, karena, Pancasila dinilai sudah memadai mengantarkan Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi.

Analisis penulis atas tulisan Denny JA “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” akan dimulai dari kesan penulis setelah membaca tulisannya. Terkesan bahwa Denny JA menjadi salah satu orang yang memiliki ketakutan kepada bangkitnya semangat Islam dan simbol Islam di Indonesia atau dikenal dengan istilah islamophobia. Hal ini terlihat dari adanya ketakutan Denny JA terhadap NKRI Bersyariah yang diwacanakan oleh Habib Riziek. Hasil penelitian atau riset yang diuraikan dalam tulisannya dengan tujuan memperkuat argumentasi yang dibangun oleh Denny JA, malah sebaliknya menurut penulis fakta penelitian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mewacanakan NKRI Bersyariah. Hal ini bisa kita lihat dari level (posisi) Indonesia jauh berada di bawah negara maju bila diukur, baik itu melalui indeks Islamicity dan Happiness Index, yang memaknai bahwa Indonesia yang selama ini tidak menjadikan Islam sebagai pedoman telah gagal membuat bangsa ini bahagia dan semakin Islami. Tujuh puluh tiga (73) tahun merupakan usia yang cukup dewasa bagi sebuah bangsa untuk merenungi perjalanan kebangsaannya, apa yang sebenarnya yang salah. Salah satu kesalahan tersebut adalah bangsa Indonesia gagal membangun visi besar kebangsaannya dengan NKRI Bersyariah.

Menurut penulis NKRI Bersyariah yang diwacanakan Habib Riziek dalam aksi 212 tidak mengarahkan bangsa ini untuk merubah dasar dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi dasar dan ideologi di luar Pancasila. NKRI Bersyariah disini adalah semangat untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi negara untuk menjalankan nilai-nilai syariah itu baik pada level pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun negara. Syariah sendiri secara sederhana dapat dimaknai sebagai norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individu maupun kolektif berdasarkan Islam (keselamatan di dunia dan di akhirat) yang merujuk kepada al-Quran dan al-Hadits. Ironis, bila melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki sila Ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Persoalan nilai-nilai agama diposisikan menjadi personal space (ruang personal) dari setiap orang, padahal agama dengan nilai-nilai syariahnya (ketuhanan/ketauhidan) harus menyatu dalam hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan negara dengan rakyatnya. Dengan kata lain, NKRI Bersyariah, dapat dimaknai sebagai upaya negara Indonesia menjadikan nilai-nilai ketuhanan menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. 

Guna mempermudah urgensinya dari keberadaan NKRI Bersyariah bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, maka penulis akan memberikan contoh proses pengadaan barang oleh sebuah instansi dikaitkan dengan wacana NKRI Bersyariah. Maka dari contoh yang disampaikan tersebut, andai kata Indonesia sebagai NKRI Bersyariah, maka akan ada 3 pelaku yang akan disasar atau diwarnai, yaitu: instansi yang membuat program; pengada (pengusaha); dan pelaksana (SDM). Nilai-nilai syariah yang diwujudkan dalam bentuk norma atau peraturan yang mengingat akan menjadi pembimbing dari 3 pelaku tersebut, mulai dari taburan nilai syariah pada proses pengadaannya, kebermanfaatannya, pengaruh dan dampaknya kepada pihak yang membutuhkan, asal barangnya dan uang pembayarannya dan lain sebagainya yang semuanya di arahkan kepada nilai-nilai syariah (ketuhanan/ketauhidan). Semoga.

No comments:

Post a Comment

Silahkan jika anda yang ingin komentar, namun tolong gunakan bahasa yang sopan

NKRI Bersyariah, Perlukah?

Tulisan Denny JA terkait dengan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” pada Link: http://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/111...